oleh

Kesepahaman Bersama Lintas Sektoral Menghadapi Pandemi Covid-19

Surabaya,harianmerdekapost.com –
Memasuki bulan kelima Rumah Sakit Lapangan berjalan, dimana kasus terkonfirmasi komulatif di Jawa Timur mencapai 47894 dengan presentase kesembuhan 86.59% , masih banyak permasalahan yang muncul di luar aspek kesehatan, seperti halnya perusahaan yang meminta Swab 2 kali negatif. Padahal dalam KMK No. HK 01.07-MENKES-413-2020 serta “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi 5” yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI pada Juli 2020, menjelaskan bahwa untuk kasus terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan cukup menjalani isolasi mandiri di rumah atau RS darurat terdekat tanpa RT-PCR. Sehingga hal tersebut menjadi rujukan dari Rumah Sakit Lapangan dalam melakukan pemulangan pasien. (15/10/2020)

Namun pada kenyataanya masih banyak pihak-pihak yang kurang memahami hal tersebut. Sehingga pasien yang harusnya bisa keluar dengan bahagia malah mendapat masalah baru ketika balik ke lingkungan nya kembali. Lingkungan di sini bukan hanya lingkungan hidup nya namun juga lingkungan tempat pasien bekerja. Hal ini terjadi dikarena kan belum tersosialisasikan dengan baik mengenai KMK terbaru yang menjelaskan bahwa pasien cukup dirawat 10 hari plus 3 hari isolasi mandiri di rumah.

Acara langsung di pimpin oleh penanggung jawab RSLK Laksamana TNI dr. Nalendra dengan narasumber dr. Erwin. Tidak kalah pentingnya, acara ini di hadiri oleh dinas-dinas yang bertanggung jawab akan hal ini, seperti dinas kesehatan provinsi dan kota, dinas perhubungan provinsi, disnakertrans provinsi dan kota , polda jatim dan juga dihadiri oleh DPRD Jatim. Dengan hadirnya dinas tersebut, selain bisa menyeragmkan pemahaman, juga bisa menghasilkan solusi-solusi dari masalah yang sudah di hadapi oleh tim relawan dalam melakukan tugas nya. Khusus nya pasien-pasien di luar sana yang juga berjuang melawan covid-19 plus berhadapan langsung dengan perusahan-perusahan yang masih belum paham tentang kebijakan ini.

Para undangan yang hadir akan mendapatkan beberapa pemaparan materi dari dinkes salah satunya terkait kondisi covid-19 yang berhubungan langsung dengan KMK terbaru.

Boleh pasien keluar setelah 14 hari karena menurut refrensi dari WHO, bahwa virus sudah tidak berbahaya setelah 14 hari. Dari pada semakin lama di rumah sakit akan semakin terinfeksi dengan penyakit yang lain” kata Dr. Herlin dari Dinas kesehatan. Salah satu penuturan dari dinkes yang menguatkan bahwa sebenarnya pasien sudah bisa pulang apabila memang gejala sakit nya sudah terlampaui. Sehingga jangan sampai ada masalah-masalah lagi seperti penolakan pasien yang pulang ke rumah atau penolakan untuk beraktifitas kerja seperti biasanya.

Di akhir acara dilakukan penanda tanganan nota kesepemahaman yang dilkukan oleh dinas-dinas yang hadir tadi. Di antara poin-poin yang disepahami ,
1. Memperkuat pemahaman kmk no. hk 01.07 menkes-413-2020 serta “pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 5” yang dikeluarkan oleh kementrian kesehatan ri pada juli 2020 sebagai acuan utama dalam penanganan covid-19 dan penerapannya di dunia industri;
2. Menggunakan kriteria sembuh sesuai kmk dengan penentuan sembuh berdasarkan hasil assessmen yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien (dpjp);
3. Instansi/badan/perusahaan harus merevisi kebijakan tentang aturan swab 2 kali negatif atau harus negatif dengan mengikuti aturan sembuh sesuai kmk;
4. Tetap memberikan hak hak pekerja selama proses penyembuhan pekerja terdampak covid-19 sesuai peraturan yang berlaku;
5. Perlakukan terhadap penyintas yang menggunakan moda transportasi dalam rangka perjalanan lintas antar kota dan provinsi untuk cukup menggunakan hasil assessmen dari dpjp ;
6. Berkomitmen menjalakan protokol kesehatan 3m (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) secara benar konsisten.
7. Pertemuan ini bukan hanya volunteery tapi selajutnya diarahkan menjadi mandatory, supaya ada keputusan dari gubernur yang bersifat mengikat.

“saya sepakat dengan adanya kegiatan ini, namun harus ada keluaran lainya berupa surat keputusan dari gubernur yang bersifat mengikat” kata Terubus dari Disnakertrans

Maka dari itu ada penambahan poin di akhir sesi diskusi tentang pertemuan hari ini bukan hanya bersifat volunteery atau pertemuan biasa namun juga bersifat mendatory, supaya ibu Gubernur Jatim bisa mengeluarkan suatu keputusan yang sifatnya mengikat.

Dengan ada nya acara ini semoga perusahaan bisa lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan-keputusan, sehingga hak-hak hidup pekerja tidak ada yang di kurangi atau di tiadakan, seperti PHK.

“Jangan sampai ada alasan perusahan mengeluarkan atau mem-PHK pekerja karena alasan covid-19, atau alasan medis” kata Dr. Erwin salah dokter yang menanganis pasien covid-19 di Rumah sakit lapangan, sekaligus narasumber pada acara ini. Sehingga alasan yang diambil oleh perusahaan jangan sampai alasan medis.

Jurnalis (syt)

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed