oleh

Kemenag Sumenep Apresiasi Hadirnya Perpres Dana Abadi Pesantren.

banner 300250

Harianmerdekapost.comSumenep, Madura, Jawa Timur-Kementrian agama Kabupaten Sumenep Melalui Plt Kasi Pendidikan Dasar dan Pondok Pesantren, H. Moh, Rifa’i Hasyim menyambut baik hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021 lalu.

Menurut Rifa’i Hasyim, hadirnya perpres yang mengatur tentang dana abadi pesantren merupakan jawaban dari pemerintah terhadap undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2019.



banner 300250

Dia menjelaskan, keberadaan perpres dana abadi pesantren akan menjadi harapan baru untuk pesantren dalam meningkatkan kontribusinya sebagai lembaga pendidik tertua di indonesia.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap dengan lahirnya perpres ini, pesantren-pesantren di Kabupaten Sumenep semakin eksis dan maju dalam mengembangkan pendidikan khususnya dibidang keagamaan.

“Dana abadi pesantren merupakan kehadiran negara dalam memberikan perhatian spesial kepada pesantren guna menjaga keberlangsungan pesantren dalam mengembangkan pendidikan,” ujarnya, Selasa (28/09/2021).

Ia mengatakan, sumbangsih pondok pesantren terhadap negara sudah cukup luar biasa, hal itu ditunjukkan dari kesanggupan pesantren dalam memberikan kontribusi terhadap menjaga keutuhan NKRI dari sebelum zaman kemerdekaan sampek sekarang.

“Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Lewat santri-santri yang mempunyai ilmu dan ahlak yang baik pemerintah mepunyi bekal dan modal untuk aset masa depan,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Rifa’i Hasyim, belum semua Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep memiliki izin operasional atau memiliki nomor statistik pondok pasantren atau data EMIS.

Diakuinya, hingga saat ini hanya ada sebanyak 298 pesanter di Kabupaten Sumenep yang sudah terdaftar dan masuk di EMIS.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh pesantren yang belum mengurus izin agar sesegera mungkin mengurus atau mendaftar izin oprasionalnya.

“Untuk yang belum mempunyi izin saya harap sesegara mungkin untuk mengurusnya, karena kedepan pesantren-pesantren yang akan menerima manfaat dari pemerintah atau dari lembaga non pemerintah, baik hibad dari luar negri ataupun dalam negri syaratnya harus memilik NSPP dan masuk didata EMIS,” tukasnya. (Nri)

banner 300250

banner 300250

banner 300250

WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2)
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1)
IMG-20211013-WA0008
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2) WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1) IMG-20211013-WA0008


No Slide Found In Slider.

News Feed