oleh

Kapolres Mojokerto Gelar Deklarasi Anti Anarkis.

MOJOKERTO, harianmerdekapost.com –  Bekalangan ini hampir disetiap kota marak demo penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ,kerusuhan tak bisa di hindari disertai aksi anarkis yang tentunya merugikan banyak fihak.

Polresta Mojokerto menggelar deklarasi ‘Tolak Anarkis’, Jum’at (16/10/2020).untuk menyikapi hal yang tidak kita harapkan timbul di setiap kegiatan yang banyak mengerakkan massa

MUI, FKUB, tokoh lintas agama, PMII, GMNI, HMI, dan BEM se-Kota Mojokerto,menghadiri acara yang digelar di lapangan Polresta Mojokerto .

AKBP Deddy Supriyadi ,Kapolresta Mojokerto mengatakan, “akhir akhir ini dinamika aksi unjuk rasa terjadi diberbagai wilayah di Indonesia tentunya juga di Mojokerto terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja” AKBP Deddy Supriyadi mengawali pernyataannya

“Reaksi atas produk hukum baru yang dirancang oleh DPR RI saat menjelang hingga di sahkannya menjadi Undang-undang telah menuai reaksi penolakan dari berbagai element masyarakat,” tandasnya

Meski demikian, ia mengapresiasi kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat Mojokerto, khususnya mahasiswa dan serikat buruh berlangsung dengan aman dan kondusif.

“Meskipun di beberapa daerah lain baik di Jawa Timur maupun di Pusat (Jakarta) terjadi aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan baik fasilitas umum maupun kendaraan dinas hingga adanya korban luka- luka baik dari aparat maupun juga dari massa aksi. Dari pengalaman tersebut semoga ke depan kita semua lebih baik lagi,” ujar AKBP Deddy Supriyadi kembali menjelaskan

Lebih lanjut, AKBP Deddy menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pada hari Rabu 14 Oktober 2020, dimana mekanisme dalam penyampaian draf dimaksud telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011. Didalamnya disebutkan bahwa DPR memiliki waktu selambat – lambatnya tujuh hari menyerahkan UU kepada Presiden sejak tanggal persetujuan.

“Artinya draf yang disampaikan oleh DPR ke Presiden sudah final,” tandasnya.

Ia pun menghimbau kepada seluruh element masyarakat yang ada di Mojokerto khususnya di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota untuk bersama – sama menaati aturan yang ada demi terselenggaranya kehidupan yang aman dan kondusif dengan tidak melakukan aksi anarkis dengan melakukan kerusuhan, pengerusakan dan kegiatan lain yang dapat merugikan orang lain.

“Sebagai warga negara yang baik maka mari kita junjung tinggi supramasi hukum yang berlaku di Negara kita,” paparnya.

Di tambahkannya, semisal ada beberapa dari elemen yang masih melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, maka ia meminta menyampaikan aksi dengan elegan, tertib, damai dan tetap terapkan Protokol Kesehatan karena sat ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Tempuh jalur hukum jika memang produk hukum dimaksud dinilai kurang mengakomodir kepentingan masyarakat banyak maka lakukanlah judicial review UU ke Mahkamah Konstitusi,”
AKBP Deddy Supriyadi mengakhiri pidatonya. (Nur/mjb).

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed