oleh

Jerih Pemdes Anggaran 2021 Terancam Dipangkas, Keuchik Se- Bireuen Balas Ancam Dengan Demo

Aceh,Bireuen,harianmerdekapost.com-Terkait Rencana pemotongan jerih Aparatur Desa di seluruh Kabupaten Bireuen mulai tahun anggaran dalam APBK 2021 terancam dipangkas, jajaran Pemerintah Desa Se Kabupaten Bireuen degan tegas melakukan penolakan keras dari seluruh Keuchik, sehingga saling ancam untuk melakukan Demontrasi turun ke jalan menyampaikan aspirasi hak hak kesejahteraan tidak dipangkas atau dipotong yang masih diluar Upah Minimum Provinsi (UMP).


Salah Satu Keuchik Gampong Suak, Baktiar Kecamatan Peusangan Selatan Kecamatan Simpang Mamplam, Jumat sore (6/11), dirinya mengatakan bila Pemkab Bireuen memaksakan secara sepihak untuk melalukan pemotongan atau mencoba memangkas Gaji dan Operasional milik Aparatur Gampong/Desa tahun anggaran 2021 dari ADG/APBK, akan berdampak langsung terhadap terganggunya pelayanan terhadap masyarakat Desa, baik program kerja pembangunan fisik dan tugas dan kewajiban Pemdes dalam menampung aspirasi dan persoalan masyarakat yang sangat komplek ditingkat Gampong.

“Bila jerih dan operasional bagi perangkat Desa berkurang, tentu sangat sulit bagi kami selama ini yang sudah meningkatkan etos kinerja jajaran aparatur desa. Apalagi selama ini ditengah pandemi Covid-19, kita pihak Pemdes bisa bangkit dalam menekan angkan penyebaran penyakit wabah tersebut dan melakukan penyaluran BLT kepada masyarakat sangat tepat sasaran serta program padat karya, penyedian masker serta penyeprotan Desinfektan dipermukiman warga”. Sebutnya Keuchik

Alhamdulillah selama ini dalam pengelolan ADD 2020 dari sumber dana APBN dan ADG dari APBK tahun anggaran 2020 yang kita masukan dalam APBG Murni Gampong, sudah sangat bagus semampu yang kita lakukan sesuai anjuran Pemerintah dalam meningkatkan penanganan terhadap persoalan Covid. Begitu juga dalam memberi pelayanan publik terhadap masyarakat diperlosok Gampong,” ujar Keuchik Baktiar

Selain itu, Keuchik Baktiar mengancam akan menurunkan jumlah massa masyarakat dan jajaran Pemdes aparatur Gampong dari kecamatan Peusangan Selatan untuk melakukan aksi Demontrasi atau Unjuk Rasa ke kantor Pemerintahan Bireuen dan kantor DPRK Bireuen secara bersama akan berjuang menyampaikan aspirasi hak kemerdekaan memberi pendapat dimuka umum, bila mana Bupati dan DPRK Bireuen tidak mengindahkan permintaan atas aspirasi nasib para Aparatur Desa dengan cara tidak bijak dalam mengambil keputusan serta tidak mencerminkan hak hak keadilan bagi kami masyarakat lemah selaku Pemdes.

“Salama beberapa hari ini kita sudah melakukan rapat konsolidasi dengan jajaran teman teman Pemdes serta berkoordinasi dengan Keuchik lainnya, bila Pemkab Bireuen dalam hal ini Bupati dan DPRK tidak merespon, Insya Allah kami sudah sepakat dan bertekad akan menurunkan massa untuk memperjuangkan hak-hak Aparatur Desa dan kami tidak akan mundur selangkahpun,” tegasnya Keuchik Baktiar

Dirinya juga meminta Keuchik dan aparatur Desa lainnya di Kabupaten Bireuen lainnya agar bisa kompak dan solid serta harus siap menurunkan massa serta mendukung penuh langkah-langkah yang sedang ditempuh oleh Ketua APDESI Bireuen Bahrul Fazal M. Puteh

“Kami para Keuchik siap menerima instruksi apapun dari Ketua dan pengurus DPC APDESI serta siap bergerak bersama-sama, apapun yang terjadi akan kita hadapi secara bersama sama karena ini kepentingan dan murni perjuangan kita semua terkait hak hak kesejahteran Aparatur Desa tidak dipangkas atau dipotong,” lanjut Keuchik Baktiar

Sementara itu Keuchik lainnya dari Kecamatan Samalanga, Ridwan juga mengatakan hal yang sama, bahwa jika terjadi penurunan gaji aparatur Desa dan tidak sesuai dengan Siltap juga akan menurunkan massa dan masyarkat Gampong untuk berjuang dihadapan penguasa Esekutif dan Legilatif Bireuen.

“Siltap aparatur Desa sudah jelas dan sudah ditetapkan sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019, maka oleh karena itu kami minta kebijakan dari Bupati Bireuen untuk mempertimbangkan atas aspirasi kami rekan rekan dari Pemdes dengan mengalokasikan sumber DAU dari pusat untuk menutupi kekurangan Gaji Aparatur Desa di Tahun 2021,” ujar Keuchik Wan

Keuchik Wan juga menegaskan aturan PP nomor 11 Tahun 2019 sudah jelas diatur terkait Gaji perangkat Desa jadi tidak istilah gaji Perangkat Desa diturunkan hak hak kesejahteraan kami aparatur Gampong dalam Alokasi Dana Gampong(ADG/APBK 2021).

“ Jelas itu Amanah Undang undang yang merupakan kewajiban bagi Pemkab untuk menjalankan sebagaimana mestinya sesuai PP tersebut, dalam hal ini tidak alasan sedikitpun untuk mencari celah dengan cara menurunkan gaji perangkat Desa, jika ini terjadi, Bundler bagi Bupati Bireuen,” tegas Keuchik Wan

Sebelumnya Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal Ben M. Puteh juga menolak keras rencana pemangkasan jerih perangkat desa yang akan diberlakukan sejak Januari tahun depan.

“Aparatur Desa menolak dengan tegas jika terjadi diskriminasi yang tidak mencerminkan keadilan terhadap hak aparatur gampong, dengan upaya mengurangi hak para perangkat desa ini,” kata Keuchik Bahrul pada Rabu 4 November 2020.

Mewakili Keuchik dan perangkat Desa di Bireuen Ia berharap Eksekutif dan Legislatif bisa bertindak rasional, serta menghargai jerih payah perangkat desa yang selama ini melayani masyarakat di pedesaan, selaku unsur ujung tombak pemerintahan paling bawah.

“Kami sangat kecewa dengan rencana pemotongan jerih Keuchik ini, atas nama APDESI kami menolak tegas wacana tersebut,” tegasnya beberapa waktu lalu.(Iqbal)

WhatsApp Image 2020-11-27 at 21.23.40
WhatsApp Image 2020-11-24 at 22.31.54
WhatsApp Image 2020-11-19 at 15.25.59
WhatsApp Image 2020-11-08 at 17.20.03

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed