oleh

Independensi Majelis Hakim Di Uji, Publik Menunggu?

banner 300250

Harianmerdekapost.comJakarta,
Publik masih menunggu hasil akhir dari terkait kasus besar yang saat ini menimpa PT. Asabri terkait dugaan korupsi sebesar Rp. 22,87 triliyun

Bahkan Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini masih terus bekerja kerasa dalam mengungkap para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.



banner 300250

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus Asabri ini dengan menyeret semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

“Akan terus kita dalami semua pihak yang diduga terlibat,” kata Supardi kepada awak media di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Tidak membutuhkan waktu lama untuk tim penyidik dalam mengungkap kasus tersebut, hal ini terbukti dengan di tetapkannya tersangka baru, yakni Teddy Tjokrosaputro yang merupakan Presiden Direktur PT. Rimo International Lestari, partner sekaligus sebagai adik kandung dari tersangka Benny Tjokrosaputro sebagai pemegang saham RIMO.

Kegigihan penyidik dalam mengungkap dan menyeret para pihak yang belum terungkap mendapat dorongan dari sejumlah pakar hukum pidana.

Lucius Karus, Pakar sekaligus Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pun ikut angkat bicara terkait pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi beberapa hari lalu untuk mengembangkan dan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi PT. Asabri yang menyita perhatian publik.

“Saya kira ada niat bagus dan baik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk mengungkap keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan korupsi dana Asabri untuk memproses secara hukum,” ujar Lucius kepada wartawan, Minggu (26/9/2021).

Majelis hakim yang memeriksa perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT. ASABRI menegaskan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Hal itu disampaikan langsung oleh ketua majelis hakim IG Eko Purwanto usai membacakan putusan sela terhadap delapan terdakwa.

“Apa pun putusan majelis hakim dalam perkara ini, baik putusan terhadap eksepsi yang sudah dibacakan tadi, ataupun tindakan-tindakan berikutnya seperti penetapan dan sebagainya, di sini majelis hakim tidak didasarkan pada suatu intervensi ataupun pemberian, apa pun juga bentuknya,” ucap Eko di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa hari lalu (6/9).

Sebagai informasi, anggota majelis hakim tersebut terdiri dari Rosmina, Saifuddin Zuhri, Ali Mutharom, dan Mulyono Dwi Purwanto.

Sedangkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sendiri mencatat kerugian keuangan negara pada kasus ASABRI yang terjadi dalam kurun waktu 2012-2019 sebesar Rp 22,788 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari skandal di perusahaan pelat merah sebelumnya, yakni Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian Rp16,708 triliun.

Eko menyampaikan pihaknya bersih dan tidak menerima intervensi dalam tiap keputusan. Segala bentuk upaya untuk mengganggu independensi hakim tidak boleh dilakukan.

“Pernyataan Majelis Hakim soal proses persidangan yang tidak diintervensi, saya kira sudah seharusnya begitu. Proses persidangan di peradilan memang pada prinsipnya tidak bisa di intervensi pihak manapun. Karena itu kita berharap ini benar-benar akan di praktekkan dalam persidangan kasus korupsi di PT. ASABRI,” sambungnya.

Hal ini tentunya memunculkan banyak pertanyaan berbagai kalangan, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mudzakir, S.H, M.H terkait fakta persidangan tentang pemanggilan terdakwa berjumlah 8 orang, dengan berbeda dakwaan dengan nomor perkara.

Dikarenakan dalam kasus Asabri ini Majelis Hakim di persidangan menjadikan satu, Profesor Dr. Mudzakir pun memberikan tanggapannya.

”Seharusnya itu kan kalau disidang yang sama kayak gitu ya satu dakwaan, makanya jaksa mensplitsing itu salah itu, meskinya berdasarkan pasal 55 itu iya dari satu dakwaan, kalau kayak gitu kan menghabiskan dana banyak tetapi sidangnya satu, kan sama dengan 1 dakwaan biayanya.  Tapi kalau beberapa dakwaan digabung menjadi satu, satu dakwaan ada anggaran tapi anggaran sidangnya jadi satu,  kan itu nggak fair namanya. Seharusnya secara manajemen hukum itu pasal 55 itu jadi satu,” jelasnya.

Profesor Dr. Mudzakir menambahkan bahwa, “ketika majelis hakim mengatakan bahwa tidak  pernah menerima sesuatu dari pihak manapun, apakah hal itu patut diucapkan?”

Masih lanjut Prof Mudzakir, “Hal tersebut justru itu patut dicurigai kalau statement seperti itu, berarti dia pernah menerima. kalau memang prinsipnya tidak boleh menerima ya tidak perlu diucapkan, karena aturannya memang tidak boleh menerima”

“Tapi kalau dia boleh menerima kan saya menerima tapi jumlahnya sekian, kalimatnya begitu, saya tidak akan merampok, karena memang merampok kan tidak boleh, jadi ya tidak perlu di omongin,” pungkas ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Tyas

banner 300250

banner 300250

banner 300250

WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2)
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1)
IMG-20211013-WA0008
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2) WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1) IMG-20211013-WA0008


No Slide Found In Slider.

News Feed