Ijin Penggunaan Frekuensi SKD Dipertanyakan

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com –
Pada kegiatan apel babinkamtibmas sekaligus pengukuhan Unit Kecil Lengkap Reaksi Cepat Anti Bandit (UKL RCAB) pada hari sabtu pagi (14/3/2020) didepan Pasar Baru Lumajang menyisakan pertanyaan beberapa pihak, yaitu dari ORARI maupun RAPI.

Melihat kenyataan dilapangan, seluruh anggota SKD dibekali dengan alat komunikasi radio jinjing (HT) dalam berkomunikasi, bahkan masing masing desa hampir seluruhnya memiliki dan menggunakan fasilitas Radio Pancar Ulang (RPU) yang mana dari masing masing desa tersebut menggunakan frekuensi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (DITJEN SDPPI) telah mengatur penggunaan frekuensi secara menyeluruh untuk dua organisasi hobby radio yaitu ORARI dan RAPI dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No 17 tahun 2018.

Menurut Peraturan Menteri tersebut jelas mengatakan bahwa segala jenis kegiatan komunikasi yang menggunakan frekuensi radio, WAJIB didaftarkan baik bagi pemegang alat komunikasinya (operator) maupun penggunaan frekuensinya, menggunakan frekuensi tertentu khususnya RPU bisa langsung diajukan atas nama Lembaga, Instansi atau Usaha yang berbadan hukum sedangkan ijin menggunakan alat komunikasi bagi operator radio hanya diberikan jika yang bersangkutan masuk bergabung menjadi anggota salah satu dari organisasi hobby yang diakui pemerintah (ORARI atau RAPI) saja.

Dari apa yang terjadi dilapangan, melalui pengurusnya ORARI Lokal maupun RAPI Wilayah Lumajang mempertanyakan terkait ijin pemegang alat komunikasi dan ijin penggunaan frekuensi dari para anggota SKD yang ada diseluruh wilayah Lumajang.

Ketua ORARI Lokal Lumajang Nekad Sudarmono (YB3OI) berharap, adanya pembinaan terhadap para anggota SKD yang membawa HT serta mempergunakan RPU secara benar dan tertib.

“Belum lagi SKD ada yang menggunakan frekuensi VHF dan juga UHF, kalau tidak ada pembinaan dan pengawasan di khawatir kan terjadi tumpang tindih (interferm) penggunaan nya, apalagi penggunaan peralatan RPU nya tidak bisa terdeteksi apakah layak dipergunakan, sesuai dengan standard”, ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua RAPI Wilayah 11 Lumajang Edi Faisol (JZ13IKO), yang menganggap peran serta SKD terhadap pemerintah daerah masih kurang maksimal dengan tidak efisiensinya masing masing desa yang menggunakan frekuensi berbeda antara satu desa dengan yang lainnya.

“Seyogyanya, perlu ada penataan kembali band plan frekuensi yang dipergunakan SKD biar nantinya bisa terkoneksi semua bahkan ke aparat”, terangnya.

Kedua ketua organisasi ORARI dan RAPI di Lumajang tersebut sangat perlunya pembinaan tentang tata cara komunikasi di frekuensi dengan baik, benar serta efisien dalam penggunaan HT yang mempunyai keterbatasan daya batrei.

“Pada intinya kita sepakat bahwa alat komunikasi yang dipergunakan anggota SKD memang sangat dibutuhkan untuk koordinasi kamling diwilayah masing masing desa, tetapi apakah dengan dasar suatu yang sangat dibutuhkan itu lalu boleh melanggar aturan?”, tanya salah satu pengurus

Memang pertanyaan itu adalah merupakan PR dari semua pihak untuk dilakukan pembinaan dan memberikan solusi terbaik agar ‘suatu hal yang sangat dibutuhkan’ juga adalah ‘hal tidak melanggar aturan’.

” Kami para pengurus ORARI maupun RAPI siap diajak berkumpul oleh Pemerintah Daerah untuk menemukan solusi bagaimana menyelesaikan PR ini “, pungkasnya. (fjr)