oleh

GONJANG GANJING SENGKETA TANAH MULYOSARI

Harianmerdekapost.com- Surabaya Jatim, Kita semua warga negara Indonesia wajib mengapresiasi atas ketegasan Bapak Jokowi dan Menteri Pertanahan terkait pemberantasan mafia tanah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberantas mafia tanah dengan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus mafia tanah.

Foto Obyek Tanah Persil 11

“Kita tidak bisa terus membiarkan kasus mafia tanah terjadi. Mafia tanah harus diberantas untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” kata Bamsoet dalam keterangannya

Dia mengatakan mafia tanah yang harus diberantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, penyandang dana hingga aparat pemerintah jika terbukti terlibat, pelaku mafia tanah bukan hanya di Jakarta, di Jawa Timur khusunya Surabaya masih sering dilakukan oleh mafia tanah seperti yang terjadi di Objek sengketa tanah Leter c No. 202 persil 10 dan persil 11 mulyosari menurut ahli Waris R. Sutopo, yaitu Nanang Mustaqim SH staf ahli DPR RI komisi III dan Wasinik Sendang Ngawiti, melalui Kuasa Hukumnya IMPI YUSNANDAR S.Sos. SH. MH telah mendapatkan putusan Inkract (Putusan yang sudah mempunyai kepastian hukum) dari MA. No. 1867 terkait tindak pidana pemalsuan tanda tangan Surat jual beli obyek sengketa antara R. Soetopo dengan BAKRI.

Menurut Impi selanjutnya putusan tersebut menyatakan :
– Mengadili bahwa membatalkan putusan PN Surabaya No. 2350/PID.B/ 2004/ /PN. SBY tgl 22 Juni 2005.

Putusan PN. Surabaya tersebut sebelumnya menyatakan tidak terbukti secarah sah pemalsuan tanda tangan Bakri terhadap Surat Jual beli Obyek, yang oleh putusan MA No. 1867 dibatalkan, maka menjadi terbukti tindak pidana yang dilakukannya.

– MA. Mengadili sendiri, dalam putusannya dikenahkan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana kekerasan terhadap barang.

Dari dua hal tersebut di atas Putusan MA No. 1867 menjatuhkan pidana terhadap Almarhum Bakri selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan.

Tanah Mulyosari menjadi Isu seksi dari Nilai Ekonominya karena banyak peminat yang berkeinginan untuk membelinya dari berbagai sumber yg tidak mau disebutkan namanya.

Objek mulyosari memiliki 2 (dua) obyek yaitu persil nomor 11 dg luas 9400 m², dan persil nomor 10 yang luasnya 780 m². Sehingga jika di akumulasikan lebih 1 hektar, tempatnya gandeng berhimpitan.

Menurut Kuasa Hukum ahli waris, persoalan ini menjadi sengketa hukum karena ada orang lain yang mengakui menjadi hak miliknya. Orang tersebut bernama *Heru Cahyono* yang melaporkan ke Polwiltabes Surabaya bahwa ahli waris khususnya Ny. Wasinik Sendang Ngawiti janda dari R. Soetopo diduga melakukan tindak pidana memasuki tanah orang tanpa ijin dan menetap ditempat tersebut seperti yang diatur pada pasal 167 KUHP. Padahal Wasinik tidak pernah bertempat tinggal di tempat tersebut, beliau tinggal di Pulo Wonokromo, Kecamatan Wonokromo.

Berdasarkan informasi yang didapatkan awak media, Heru Cahyono mengaku memiliki penetapan hukum serta alas hak kepemilikan.

Alas Hak kepemilikan R. Sutopo berupa Letter C, dan IPDA yang telah terbukti kepemilikannya dari R Sutopo, penetapan putusan Mahkamah Agung No 1867 th. 2005.

Putusan ingkract dari Mahkamah Agung yang berbunyi, Mengadili :

1. Yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya no. 2350.

2. Menetapkan mengadili sendiri, Mahkamah Agung menyatakan Bakri terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap barang dan telah dijatuhi hukuman pidana.

Artinya Objek sengketa ini telah ingkract menurut Kuasa hukum ahli waris R. Soetopo, “seharusnya hak kepemilikannya kembali kepada ahli waris R. Soetopo dan pihak pihak yang mengakui punya alas hak dari akibat surat jual beli palsu yang dimaksud pada putusan MA No. 1867 batal demi hukum.

“Terkait beberapa pihak yang mengaku objek tersebut merupakan miliknya, silahkan,” namun mereka harus berhadapan dengan kami menurut Impi Yusnandar S.Sos. SH. MH. selaku kuasa hukum ahli waris R. Soetopo.

Objek ini sebelumnya telah dikuasai oleh pihak ahli waris R Sutopo, namun ada beberapa pihak yang mengaku akan kepemilikan objek tersebut, sehingga Pihak ahli waris melakukan upaya hukum melaporkan pada POLWILTABES Surabaya yang sedang dalam penyelidikkan dan juga melakukan Gugatan ke PN Surabaya secara perdata.

Bahwa berkaitan dengan Mafia tanah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Polisi Agus Andrianto menegaskan, *komitmen untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia dengan membentuk tim terpadu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN)*.

Komitmen ini ditegaskan Kabareskrim saat bersilaturahim dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (1/3).
“Tim Pemberantasan Mafia Tanah ini bertugas menerima laporan/pengaduan/hasil penyelidikan terhadap praktik mafia tanah baik yang diterima oleh Kementerian maupun Polri,” tutur Agus. (Red rahem)

banner 300250

IMG-20210616-WA0011 (1)

News Feed