oleh

Gagal Kudeta AHY, Moeldoko Didesak Mundur dari KSP

Kepala Staf Kepresidenan Bapak Moeldoko

Harianmerdekapost.comNasinal


Usai gagal mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) melalui KLB, kini Moeldoko justru di desak mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP)

Desakan mundur kepada Moeldoko dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (31/03/2021)

“Keputusan Yasonna ini menurut saya membuat Pak Moeldoko tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai kepala KSP,” tegas Hendri

Seperti diketahui, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Hendi Satrio alias Hensat menyebut Moeldoko harus mundur dari KSP demi Presiden Joko Widodo, Kata dia, Moeldoko akan jadi beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika tidak mundur.

“Karena bila beliau (Moeldoko) tidak mengundurkan diri, ini akan menjadi beban tersendiri buat Jokowi, sebagai orang terdekat yang memimpin kantor kepresidenan, staf kepresidenan,” ucapnya.

Moeldoko disebut gegabah ketika menerima pinangan sebagai Ketum dari sebagian kader PD. Dia terlihat tidak mengerti peta perpolitikan nasional.

“Karena harusnya kan presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang mengerti kondisi negara, yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat,” katanya.

“Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur. Harusnya, demi Indonesia, katanya kan Pak Moeldoko bicara selalu begitu demi Indonesia, demi presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri,” tambahnya

Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani pun meminta agar Moeldoko tak menjadi beban pemerintah. Meski tak lugas soal tindakan apa yang perlu dilakukan Moeldoko, Kamhar meminta Moeldoko bersikap kesatria.

“Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah,” kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Beda dengan Ngabalin, ia mengatakan pihaknya gerah akan hal itu. Dia bahkan menyebut kemungkinan untuk melakukan perlawanan.

Sekali lagi, karena pasti sebagai orang dari KSP lama-lama kita bisa melakukan perlawanan, jangan menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, tidak ada hubungannya KSP dengan Pak Moeldoko,” ujarnya.

Meski begitu, Ngabalin mengatakan siapa pun boleh mengeluarkan pendapat. Namun keputusan mengundurkan diri ada di tangan Moeldoko.

“Siapa saja boleh berteriak, dia mau minta Pak Moeldoko mundur, dia mau bilang kepada presiden memberhentikan Pak Moeldoko terserah dia, tapi ingat budaya kita ini jangan dipakai budaya pengecut, nggak usah pengecut. Tidak boleh membiasakan diri desak mendesak itu nggak boleh, karena ini kan prosesnya nyata terbuka dan transparan,” ujarnya seperti dilansir dari detik news.com (So)

iklan 11 april 2021
WhatsApp Image 2021-04-05 at 17.13.30 (1)

News Feed