oleh

Dorong Penyelesaian Persoalan KPK, Korpus DEMA : Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Hukum

banner 300250

Harianmerdekapost.com – Polemik TWK terus berlanjut hingga saat ini tak kunjung selesai. Sedangkan Mahkamah Konstisusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Undang-undang Nomor 19/2019 tentang KPK, terkait Pasal 68B Ayat 1 dan Pasal 69C yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dewan Eksekutif Mahasiswa komentari soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Korpus DEMA PTKIN Se-Indonesia mengajak semua elemen masyarakat patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi
“Mengajak semua pihak berpedoman pada putusan MK yang bersifat final and binding.” Tegas Onky



banner 300250

Lebih lanjut Onky menjelaskan bahwa penagasan dan gerakan harus dilakukan namun sebagai Warga Negara kita juga harus taat pada produk hukum yang berlaku.

“Meluruskan perihal isu gerakan aksi yang akan dilakukan Mahasiswa harus dilakukan dengan kajian aspek hukum yang matang karena kita sebagai warga Nagara juga harus patuh terhadap putusan Hukum serta memperhatikan aspek ancaman ditengah pandemi agar menghindari kerumunan terjadi.” tegas Onky.( Humas / Moh sokip )

banner 300250

banner 300250

banner 300250

WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2)
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1)
IMG-20211013-WA0008
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2) WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1) IMG-20211013-WA0008


No Slide Found In Slider.

News Feed