oleh

Diduga Ada Kongkalikong, Camat Pademawu Terkesan Memihak Pembentukan P2KD Desa Tanjung

Harianmerdekapost.comPamekasan, Madura – Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat (FAAM) bersama beberapa Anggota BPD dan tokoh Masyarakat Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan menggelar Audiensi di Kantor Kecamatan Pademawu karena ada dugaan Nepotisme dalam pembentukan P2KD yang dilakukan oleh ketua BPD Desa Tanjung Kecamatan Pademawu yang sengaja melabrak peraturan tentang pembentukan P2KD.

Dalam audiensinya, Koordinator Lapangan (Korlap FAAM) Solehoddin menyampaikan, bahwa tahapan pembentukan P2KD di Desa tersebut sangat terindikasi adanya Nepotisme serta melanggar Perbup Kabupaten Pamekasan nomer 48 tahun 2021 pasal 5 ayat (1).

“Sebab, adanya 55 orang calon anggota P2KD yang telah disebarkan undangannya oleh Ketua BPD itu tidak atas hasil musyawarah anggotanya. Dari 55 orang calon anggota P2KD dan surat undangan yang disebar oleh Ketua BPD di desa tersebut dilakukan sebelum dan atau tanpa persetujuan seluruh anggotanya tidak transparan, tidak akuntabel, tidak demokratis dan cacat hukum. (BPD, red),” Tegasnya.

Sebelumnya, Ketua BPD Desa Tanjung Mohammad Zai telah bertindak dan melangkahi wewenangnya prihal misteriusnya nama-nama 55 calon anggota P2KD yang direkrutnya tanpa melalui musyawarah BPD terlebih dahulu.

Tak hanya itu, Ketua BPD tersebut juga sangat terindikasi telah melabrak Perda nomer 6 tahun 2015, Permendagri nomer 110 tahun 2016 dan Perbub nomer 48 tahun 2021.

Telah memberikan surat undangan kepada seluruh calon anggota P2KD yang dianggap misterius oleh masyarakat tanpa adanya musyawarah dan sepengetahuan anggota BPD-nya.

Bahkan, mereka mengancam dan memastikan akan melangkah atau menempuh jalur hukum, apabila permintaan dan tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam waktu dekat.

“Selain cacat hukum, pembentukan P2KD itu kami duga ada kongkalikong yang dilakukan oleh Ketua BPD dengan salah satu pihak,” Tegas Ketua FAAM Abdul Basit, Selasa (8/6/2021).

Menanggapi Aspirasi Masyarakat tersebut, Camat Pademawu Ahmad Farid terkesan memihak dan tidak banyak komentar.

“Dalam demokrasi harus ada yang tersakiti.” Ujarnya. (HMP. Red)

banner 300250

IMG-20210616-WA0011 (1)

News Feed