oleh

Democracky Policing Oleh: Prof. Dr. Daniel Mohammad Rosyid

 

Surabaya,harianmerdekapost.com-Fenomena multi-fungsi kepolisian saat ini, memiliki persamaan dengan sebuah fenomena yang oleh Ivan Illich digambarkan sebagai _schooled society_ di mana *persekolahan sengaja dibesarkan untuk memonopoli secara radikal pendidikan*. Anak yang tidak bersekolah langsung disebut kampungan dan tidak terdidik. Pendidikan sebagai kebajikan publik justru semakin langka dan mahal sehingga makin tidak terjangkau. Lalu Illich mengusulkan untuk _deschooling society_ yaitu membebaskan dari monopoli radikal persekolahan.

 

Saat ini *kepolisian telah memonopoli secara radikal ketertiban dan keamanan*. Kita melihat gejala masyarakat yang _heavily policed_. Akibatnya ketertiban dan keamanan justru semakin mahal dan sulit ditemukan di masyarakat. Pada saat banyak polisi gendut terlihat di mana-mana, seperti gula dalam darah, persekolahan dan kepolisian sudah membengkak terlalu besar sehingga justru merusak masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan _depolicing society_ : *mengurangi monopoli radikal kepolisian dalam penyediaan ketertiban dan keamanan* sebagai _public goods_.

 

Alih-alih menjadikan ketertiban dan keamanan bagi semua lapisan masyarakat, kebijakan _democratic policing_ yang digagas Hermawan Sulistyo dan Tito Karnavian telah berkembang menjadi _democracky policing_ : *polisi justru mudah diperalat untuk menindas rakyat*. Pemerintah justru semakin otoriter, bukan makin demokratis. Perwira menengah dan tinggi polisi saat ini menempati banyak posisi penting yang lazim diduduki oleh sipil profesional. Kepolisian RI telah menjelma sebagai polisi yang lebih militeristik daripada tentara, sementara TNI justru semakin sipil daripada polisi. Spesifikasi senjata dan berbagai kendaraan POLRI justru melebihi spesifikasi senjata dan kendaraan TNI. Artinya, polisi menjadi semakin lebih mematikan daripada tentara.

 

Hemat saya, *perkembangan mutakhir institusi kepolisian ini perkembangan yang berbahaya* yang mencerminkan sebuah krisis dalam administrasi publik. Penciptaan UU dan penafsirannya justru semakin menjauhi kepentingan publik, makin dipakai untuk memperkuat persekongkolan eksekutif dan legislatif serta polisi sebagai instrumen koersif. Saat parpol bersekongkol membentuk _oligarch_, dan para cukong membentuk konglomerasi yang menguasai hampir semua sumberdaya ekonomi sejak hulu hingga hilir, maka pembengkakan kepolisian ini harus segera dihentikan.

 

Seperti adagium Lord Acton bahwa _armed police tends to bully and bloated armed police bully absolutely_. *Postur kepolisian saat ini bukan penyubur demokrasi, tapi pembunuhnya*. _Democracy in Indonesia is dying in the dark_.

 

*Rosyid College of Arts*,

Gunung Anyar, 5/10/2020

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed