oleh

Dandim 0822 Gandeng Kapolres Bondowoso Pimpin Pengamanan Unjukrasa UU Cipta Kerja

Bondowoso,harianmerdekapost.com – Dandim 0822/Bondowoso Letkol Inf Jadi, S.I.P. dan Kapolres Bondowoso AKBP Erick Frendriz, SIK, M.Si mempimpin pengamanan jalannya kegiatan aksi unjukrasa seruan aksi “Bondowoso Memanggil” bertempat di Kantor DPRD Kab. Bondowoso, yang tergabung dalam kelompok HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), IPM (Ikatan Pelajar Muhamadiyah), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah), GSNI (Gerakan Siswa Nasinalis Indonesia) dan Bondowoso Bergerak) dalam rangka dalam menolak UU cipta kerja / Omnibuslaw, Senin (12/10/20).

Massa aksi bergerak menuju ke Kantor DPRD Kab. Bondowoso dengan menggunakan sekitar 70 SPM dan unit Ran Pick Up sebagai mobil Komando Nopol N 8521 DH dengan route yang dilalui Jl. Letnan Amir Kusman – Jl. Jaksa Agung – Jl. KH. Hasyim Asyari – Jl. KH. Asyari – Jl. Raya Bondowoso – Situbondo.

Adapun orasi peserta aksi unjukrasa menyampaikan sambil membentangkan Pamlet

Corona belum usai DPR berulah
Yang punya masalah DPR kok yang keluar polisi..anda Waras, “Perjalanan anda terganggu sedang ada perbaikan Negara.
Kami tolak OMNIBUS LAW
Keputusan DPR seperti keputusan mantan…mengecewakan.
OMNIBUS LAW produk rezim anti konservasi.
Cintaku di tolak DPR.
Cukup harga tembakau yang murah, Harga diri DPR jangan.
Habis di cabuli lalu di tinggal

Peserta aksi unjukrasa melasanakan aksi penyiraman bunga kematian kepada keranda mayat sebagai tanda demokrasi sudah mati dan melakukan pembakaran keranda mayat. Massa aksi unjukrasa mulai memaksa untuk masuk kedalam komplek gedung DPRD Kab. Bondowoso dan Ketua DPRD Kab. Bondowoso H. Ahmad Dhafir, bersama Dandim 0822 dan Kapolres Bondowoso mendatangi mobil komando aksi unras untuk mediasi, tetapi aksi unras menolak karena tidak mau mediasi di luar kantor DPRD Kab. Bondowoso.

Massa aksi unras di terima oleh Ketua DPRD Bondowoso, Dandim 0822 dan Kapolres Bondowoso, dengan menyampaikan tuntutan sebagai berikut. DPRD Kabupaten Bondowoso mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja.

“DPRD Kabupaten Bondowoso mewakili seluruh elemen masyarakat Bondowoso dan menyatakan sikap secara lisan dan tulisan, menolak UU cipta kerja.
DPRD Kabupaten Bondowoso mendesak Presiden republik Indonesia untuk mencabut UU Cipta Kerja sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku .

Apabila point 2 dan 3 tidak tercapai dengan baik maka kami Aliansi Bondowoso Memanggil (ABM) menuntut kepada Ketua DPRD Bondowoso untuk segera turun jabatan karena dinilai tidak amanah dalam menjadi wakil rakyat kabupaten Bondowoso. ( Rudi )

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed