oleh

Dandim 0822 dan Forkopimda Bondowoso, Vidcon Bersama Terkait UU Omnibus Law/ Cipta Kerja

Bondowoso, harianmerdekapost.com – Dandim 0822 dan Forkopimda Bondowoso melaksanakan kegiatan Video Conference bersama Mendagri, Menaker, Menteri LHK Menteri ATR, Kepala BPN Menkop dan UKM, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BIN serta Kepala BNPB dalam rangka membahas Undang – Undang Omnibus Law bertempat di Ruang Shaba Bina 1 Pemkab. Bondowoso Jl. Amir Kusman Kel. dabasah Kec/Kab. Bondowoso, Rabu (14/10/20)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Jadi, S.I.P, Kapolres Bodowoso AKBP Erick Frendriz, S.I.K, M.Si, Bupati Bondowoso Drs. KH Salwa Arifin, Waka Polres Bondowoso, Kompol Susiyanto SH, Pasiter Kodim 0822 Bondowoso, Kapten Arm Yonaidi Desianto, Wakil Bupati Bondowoso, H. Irwan Bachtiar Rachmat, SE,M.Si dan Plt. Sekda Bondowoso, H. Soekaryo, SH, MM, serta Kasi Intel Kejakasaan Negeri Bondowoso, Sucipto, SH.

Adapun penyampaian dari. Menkopolhukam Prof. Dr. Mahfud MD., antara lain. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. Untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat.
Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal

Penyampaian dari Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yaitu tentang latar belakang UU cipta kerja dan manfaat yang intinya 11 Cluster untuk Omnibus law/Cipta Lapangan Kerja sebagai berikut:
Penyederhanaan perizinan tanah
Persyaratan investasi
Ketenagakerjaan
Kemudahan dan perlindungan UMKM
Kemudahan berusaha
Dukungan riset dan invoasi
Administrasi pemerintahan
Pengenaan sanksi
Pengendalian lahan
Kemudahan proyek pemerintah
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Penyampaian dari Menaker Ida Fauziah tentang
urgensi Undang-Undang Cipta kerja antara lain:
Memanfaatkan potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dengan adanya Bonus Demografi yang kita miliki saat ini.
Menjawab tantangan terbesar untuk menyediakan lapangan kerja.
Penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (hyper-regulasi), yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja.
Sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas birokrasi.
Mendorong peningkatan investasi, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru,
dengan tetap memberikan perlindungandan kemudahanbagi UMK-M dan Koperasi, serta
meningkatkan perlindungan bagi
pekerja atau buruh.
Jumlah UMK (Mikro dan Kecil) = 64,13 Juta dari Total UMKM= 64,19 atau sebesar 99,98%,
dengan jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 70,5 juta (55,7%), sehingga untuk
bisa masuk ke Sektor Formal perlu dipermudah mulai Pendirian, Perijinan, dan Pembinaannya.
Dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat.
Memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki saat ini untuk dapat keluar dari jebakan negara.
Total angkatan kerja yang bekerja tidak penuh/tidak bekerja 2,24+7,05+28,41+8,14=45,84 Juta.
Jika RUU tidak dilakukan maka akan terjadi. Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kondusif
Daya saing mencari kerja relatif rendah dibandingkan negara lain
Penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi
Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Keterlibatan publik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan sebanyak 64 kali terdiri dari 2 kali rapat kerja,56 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi
Pembahasan desan inventarisasi masalah(DIM)dilakukan oleh panja secara intensif dengan tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat
RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun Omnibuslaw yang terdiri dari 5 Bab dan 174 pasal,serta berdampak terhadap 203 pasal dari 79 UU terkait
Rumusan klaster ketenaga kerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja merupakan intisari dari hasil kajian ahli,FGD,rembug triparitit (Pemerintah,Buruh,dan Pengusaha)
RUU Cipta kerja disahkan menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020
Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya ada kontrak kerja. Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang ketenaga kerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja.
PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi, sesuai dengan masa kerja
Waktu kerja tetap mengikuti UU 13/2003 meliputi. 7 jam sehari dan 40 Jam satu meinggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, 8 Jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.
Waktu kerja lembur tidak boleh melebihi 4 jam dalam 1 hari dan 18 Jam dalam 1 minggu
Waktu istirahat dan cuti tetap ada
Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta aspek pertumbuhan ekonomi daerah, Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap ada. Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon betul – betul menjadi hak diterima oleh pekerja/buruh
JKP/tidak menambah beban bagi pekerja/buruh.

Penyampaian dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutan Siti Nurbaya Menteri antara lain. Untuk masyarakat menilai dan mengkritisi itu ada wadahnya sendiri
Mandat UUCK terhadap PP Kehutanan Subtansi. Pengukuhan kawasan kebutanan
Kecukupan kawasan hutan dan penutupan
Perubahan dan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
Penggunaan kawasan hutan. PP yang berubah. PP 44 tahun 2004 (Perencanaan Hutan)
PP 44 tahun 2004 PP 104 tahun 2015 PP 105 tahun 2015, “PP no 6 tahun 2007 tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan serta pemanfaatan hutan. Pasal PP terdampak. Pasal 33 PP 44 tahun 2004 pasal 12, pasal 19, pasal 35 PP 104 tahun 2015 pasal 6 PP 105 tahun 2015, Pasal 13, pasal 14, pasal 32, pasal 48. Penyatuan izin dalam nomenklatur perizinan berusaha.

Penyampaian dari Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil antara lain. Klaster tata ruang bagi kepastian berusaha dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha
Rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang lainnya dapat diakses langsung melalui tautan GISTARU kementerian ATR/BPN
Integritas rencana tata ruang dengan rencana Zonasi wilayah perairan dan kawasan hutan.
Klaster pertanahan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Pembentukan Bank tanah untuk kepentingan umum,sosial dan pembangunan
Bank tanah menyediakan paling sedikit 30% tanah yang dimiliki untuk keperluan reforma agraria.
Tujuan bank tanah adalah untuk menghimpun mengelola mengembangkan pertanahan.
Klaster satuan rumah susun, Hak milik atas satuan rumah susun yang selanjutnya disebut hak milik sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Hak milik atas sarusun dapat dibangun diatas HGB dan HP di atas tanah negara atau HGB. Hak milik sarusun dapat diberikan kepada warga negara Indonesia. Untuk landed house,WNA hanya bisa memiliki status hak pakai.

,”Penyampaian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani antara lain.
Dalam Undangan – Undangan keuangan sendiri memiliki sebanyak 11 klauster yaitu. Peningkatan Ekosistem inventasi dan penyederhanaan perizinan berusaha.
Peningkatan investasi
Ketenaga kerjaaan
Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM
Dukungan riset dan inovasi
Pengadaan lahan
Kawasan ekonomi. Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis
Administrasi Pemerintahan
Kemudahan berusaha
Pengenaan sanksi Klaster bidang perpajakan yaitu meningkatkan pendanaan investasi,mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela,meningaktkan kepastian hukum.

Penyampaian dari Menkumham Yasonna Laoly antara lain, “Omnibus Law Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja, memasuki era bonus demografi ini, Indonesia memiliki jumlah pengangguran yang cukup banyak, yakni 7 juta jiwa jumlah tersebut, setiap tahunnya akan bertambah sekitar 2 juta jiwa. Apa yang kita atur (dalam omnibus law) menghilangkan tumpang tindih antara perundang-undangan. Beberapa peraturan di berbagai sektor, yang sejenis maupun bertentangan, kita tata ulang melalui omnibus law. Efisiensi proses pencabutan UU. Sekali pukul, kita revisi 70-an UU. Proses omnibus law, ditegaskan, dianggap menjadi satu-satunya cara yang tepat untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang ada, dan akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi, inevstasi, dan cipta lapangan kerja. Dalam omnibus law, merupakan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebutkan dengan sangat jelas, termasuk konsep membuka lapangan kerja, dan membuka kehidupan yang layak. Apabila pengangguran tidak diatasi, maka peningkatan kehidupan yang layak pun tidak akan mungkin terjadi. Ini tak hanya memberikan kesempatan investasi kepada pengusaha, tapi mendorong pertumbuhan UMKM bahkan badan usaha miliki desa (bumdes) pun diperhatikan.

Penyampaian dari Perwakilan Polri
antara lain. Mengucapkan terima kasih kepada Anggota TNI dan Polri yang telah melakukan pengamanan Aksi unjuk rasa.
Dalam pengamanan Unjuk rasa dilarang membawa Senjata Api dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Prosedur Pengamanan.

Penyampaian dari perwakilan TNI antara lain. Peran TNI dalam pengamanan Unjuk rasa hanya bertugas memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda. Tingkatkan keamanan dan cegah dini dalam pengamanan UU Cipta Kerja.

“Penyampaian dari Wakil Jaksa Agung antara lain. Kejaksaan Agung telah meminta kepada Kejaksaan Negeri di Wilayah masing-masing terkait Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja.
Selalu berkoordinasi dengan Aparat Keamanan yang baik terkait dengan aksi unjuk rasa pasca disahkan UU Cipta Kerja.
Dampak Pasca disahkan UU Cipta Kerja, Kejaksaan Agung sudah siap menghadapi Uji Materi UU Cipta Kerja dan selalu Deteksi Dini dan Cegah Dini gangguan Kamtibmas.

Penyampaian dari perwakilan BIN antara lain. Mempercepat proses pembentukan UU Cipta Kerja ditengah Pandemi Covid 19 yang menjadi masalah oleh Para pekerja. Berharap kepada personil didaerahnya selalu melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan yang baik sehingga tidak ada gangguan Kamtibmas.
Peran serta Rektor PTN/PTS di Indonesia untuk menghimbau kepada Mahasiswanya agar tidak melakukan aksi unjuk rasa.
Pasca disahkan UU Cipta Kerja perlu adanya deteksi dini dan cegah dini terkait pengerahan massa yang cukup besar ke Pemerintah pusat.  (Rudi)

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed