BPN Kabupaten Lumajang Kerja Keras Penuhi Target PTSL 22.500 di Tahun 2020 Dengan Sosialisasi Maksimal

banner 300250

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com –
Program PTSL yang digulirkan pemerintah yang mana pada tahun 2019 lalu menuai permasalahan dan banyak menimbulkan polemik dimasyarakat terlebih setelah adanya kegiatan pembagian Sertifikat melalui program PTSL di GOR Wirabhakti Lumajang beberapa waktu yang lalu.

Polemik – polemik dimasyarakat timbul akibat kurangnya sosialisasi mengenai program PTSL baik yang dilakukan pihak BPN maupun pihak Desa, setelah adanya polemik dimasyarakat berkembang Pemkab Lumajang, AKD dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta BPN melakukan pertemuan.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang, SLAMET saat dikonfirmasi harian merdeka post selasa pagi (25/02/2020) dikantor BPN Kab. Lumajang mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut menjelaskan semua hal secara detail tentang apa yang menjadi tanggungan APBN lewat program PTSL dan apa yang tidak menjadi tanggungan, pertemuan tersebut diadakan belum lama ini disalah satu hotel yang ada di Lumajang.

“Sebenarnya semua sudah gamblang dan jelas pada saat kita melakukan sosialisasi awal, yang dihadiri oleh Pemkab, APH, Camat, Kepala Desa lokasi bahkan dari BPRD” imbuhnya

Di Lumajang untuk memenuhi harapan target 22.500 sertifikat terselesaikan lewat program PTSL di tahun 2020 ini, selama dua minggu sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020 diadakan sosialisasi program dari pihak BPN dengan turun langsung ke desa-desa lokasi dibeberapa kecamatan yang menjadi fokus saat ini antara lain Kec. Yosowilangun, Kec. Kunir dan Kec. Tempeh dengan membentuk 5 Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.

“Sosialisasi ke desa lokasi ini difokuskan di kec.Yosowilangun, Kec. Kunir dan Kec. Tempeh dan nanti wilayah sosialisasinya akan mendekat, merapat dan menyeluruh” imbuhnya

Banyaknya sosialisasi tersebut disesuaikan menurut bidang tanah yang terukur di masing – masing desa dan dalam kegiatan itu juga selalu didampingi Aparat Penegak Hukum (APH) maupun dan BPRD, karena masyarakat nantinya tidak hanya mendapatkan sertifikat tetapi juga akan mendapatkan SPPT yang sudah ter update sehingga dapat meningkatkan APBD dari sektor PBB.

Dalam kegiatan sosialisasi Kepala BPN juga menyampaiakan bahwasanya pengurusan sertifikat melalui program PTSL itu juga mudah karena semua form-form.yang dibutuhkan dengan apapun bukti kepemilikan pemohon sudah disiapkan.

Terkait biaya yang timbul ataupun dibebankan kepada pemohon yang dilakukan oleh panitia desa, tetap mengikuti kewajaran dan layak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (fjr/DAS)

banner 300250