BPN Kab. Lumajang Bersama Kejaksaan Turun Ke Desa-desa Lokasi PTSL

banner 300250

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com –
Bukti keseriusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang demi suksesnya program PTSL di Th 2020, serta terpenuhinya target yang diharapkan yaitu terselesaikannya 22.500 sertifikat melalui program PTSL.

Sosialisasi maksimal seperti yang dikatakan Kepala BPN Kab. Lumajang saat dikonfirmasi harian merdeka post pada hari selasa pagi (25/02/2020) benar – benar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh BPN.

Seperti halnya pada hari rabu malam (26/02/2020) saat harian merdeka post juga mengikuti turun ke salah satu desa lokasi pada saat sosialisasi yang dilaksanakan BPN bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dan Koramil serta BPRD bertempat di Balai Desa Jatisari Kec. Tempeh

Kegiatan sosialisasi ini adalah yang kedua kalinya dilaksanakan di Desa Jatisari, setelah sebelumnya juga dilaksanakan ditempat yang sama, ini dikarenakan melihat luasan bidang yang ada di Desa Jatisari Kec. Tempeh.

Dalam penyuluhan semalam (rabu 26/02/2020) BPN yang diwakili SLAMET menjelaskan tentang mudahnya pengurusan sertifikat melalui program PTSL pemerintah tersebut walaupun tidak gratis akan tetapi sangat murah dibanding pengurusan lewat jalur reguler, beliau juga menjelaskan ketidak gratisan program PTSL ini secara gamblang.

Beliau (SLAMET) dari BPN menjelaskan, ada 2 kegiatan dalam pelaksanaan program PTSL di Tahun 2020 ini, pertama program persiapan yang terdiri dari pengumpulan persyaratan administrasi dan pengadaan patok ukur oleh panitia desa, yang terakhir adalah proses pensertifikatan yang dilaksanakan BPN.

“Pelaksanaan kegiatan persiapan ini lah yang masih memerlukan partisipasi dari pemohon dengan mengeluarkan dana swadaya sedangkan proses di BPN yang ditanggung oleh APBN” kata beliau

Namun juga beliau menambahkan bahwa besarannya masih menunggu pembahasan bersama dan diupayakan seragam tidak memberatkan sehingga menghindari pungli yang dilakukan oknum kepala desa.

Hal senada juga disampaikan dari pihak Kejaksaan Negeri Lumajang melalui perwakilannya IBRAHIM , bahwasannya kejaksaan senantiasa memantau dan melakukan pendampingan pada pelaksanaan PTSL bukan hanya terhadap praktek-praktek pungli yang mungkin terjadi dilapangan akan tetapi terhadap BPN selaku penerima mandat APBN melalui program ini juga melaksanakan pengawasan sesuai tupoksinya selaku Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya minta semua masyarakat para pemohon untuk meminta kwitansi sesuai apa yang dikeluarkan, bila tidak diberikan bukti kwitansi oleh panitia berarti ada ketidak benaran dalam pelaksanaan dan kejaksaan akan siap menerima laporan dari masyarakat” pungkas Jaksa Intel di Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut.

Melalui perwakilannya pada kegiatan sosialisasi ini, BAYU dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah(BPRD) Kab. Lumajang mengatakan program PTSL ini Pemerintah Daerah juga memperoleh manfaat yang besar dengan mendapatkan pemutakhiran data terhadap obyek pajak bumi dan bangunan, dan dapat membangun sebuah system pemetaan obyek pajak yang akurat di Kab. Lumajang.

” Selama ini data obyek pajak bumi dan bangunan di Kab. Lumajang saya yakin sudah banyak perubahan dan perlu diperbarui, harapan pemerintah daerah adanya prgram PTSL ini bisa system pemataan obyek yang akurat menjadikan penerimaan pajak disektor PBB bisa 100% ” tegasnya.

Diakhir kegiatan sosialisasi BPN mengajak seluruh lembaga terkait, masyarakat, panitia desa dan semua yang hadir untuk mensukseskan program PTSL ini dengan baik, lancar dan minim permasalahan.

” Karena semua sudah dijelaskan, marilah kita sukseskan program pemerintah ini dengan baik, lancar dan tidak ada permasalahan yang bisa menghambat ” kata SLAMET dari BPN Kab. Lumajang menutup acara kegiatan sosialisasi dan penyuluhan progran PTSL Th. 2020 di Desa Jatisari Kec. Tempeh Kab. Lumajang. (fjr/drag)

banner 300250