oleh

BPCB Jatim, tak mampu memberikan kompensasi tanah warga kumitir

Mojokerto. harianmerdekapost.com-  Terkait penemuan situs peninggalan sejarah kerajaan Majapahit di Desa Kumitir kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Rabu. 07/10/20, beberapa warga setempat yang lahanya di klaim oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) kini mengadakan mediasi  di balai Desa Kumitir yang di hadiri oleh beberapa Desa Camat dan lurah adapun perwakilan BPCB jawa timur beserta kapolsek jatirejo  juga Koramil Jatirejo

Ghus Sholeh selaku  mediator audensi atas  undangan yang di gelar Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di duga kesannya sabotase dengan memberikan ancaman pidana terhadap pembangunan Mushola di area situs Desa Kumitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto (7/10/2020)

Dari pantauan media suara jatim news beberapa instansi yang hadir, Muspika Jatirejo dan dari BPCB hanya mendatangkan dua perwakilan

Namun kepala BPCB yang tidak datang membuat warga setempat yang terdampak merasa kecewa

Kepala Desa Kumitir sebagai tuan rumah juga selaku mediator, dari tokoh masyarakat ada Kyai Mansur dan beberapa dari PAC NU jatirejo beserta paguyuban pemuda Kumitir juga di hadiri beberapa ormas

Ghus Sholeh yang diduga mendapat intimidasi terkait lahan dan pembagunan Mùsholah dengan tuntutan Gus sholeh dan tokoh masyarakat kepada BPCB, agar mencabut tuduhan terhadap pelanggaran pidana terkait pembangunan mushola tersebut

karna surat panggilan itu di anggap tidak seimbang dan surat yang di tujukan kepada Gus sholeh tentang yayasan cakra buana itu sangat keliru karna di situ tidak ada yayasan melainkan makam syeh mustofa dan punden desa kumitir dan beliau dipercaya masyarakat untuk merawat dan melestarikan peninggalan tersebut oleh warga setempat

Salah satu warga diketahui bernama Tono memberikan keterangan bahwa, “Selama ini tidak ada musyawarah dengan warga terkait ekskavasi situs mengenai kompensasi yang harus di terima seakan-akan terkesan di paksakan oleh BPCB, mereka menyuruh salah satu oknum TNI  untuk melakukan  dor tudor kepada warga perihal dana yang harus di terima terkait tanahnya terkenah area situs

Perwakilanya, BPCB menjelaskan kondisi mushola berdiri di  diatas situs dan ini di anggap melanggar UUD. cagar budaya no 11 tahun 2010 pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya

Diduga selama ini Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) jawa timur masih belum bisa memberikan pelepasan lahan tanah (kompensasi) namun lahan tersebut yang merupakan milik beberapa warga setempat tidak di perbolehkan untuk dikelola seperti semula sebelum di temukan situs, dengan saat ini alasan terdapat situs di bawah lahan tanah milik warga

Bebarapa warga yang lahan tanahnya terdampak dengan adanya penemuan situs peninggalan  kerajaan Majapahit sangat menyayangkan atas sikap BPCB hingga saat ini masih belum bisa memberikan kompensasi . (*mjb)

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed