oleh

“Bancakan” Potongan BPUM 600 Ribu, Akan Dilaporkan Kepihak Berwajib

banner 300250

Harianmerdekapost.com Jatim, Lumajang – Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Presiden memberikan Bantuan Usaha Produktif Mikro (BPUM) Rp1,2 juta untuk setiap pelaku UMKM, namun bantuan yang bersumber dari presiden (Banpres) nampaknya akan menjadi perbincangan yang sangat seru, pasalnya BPUM tersebut diduga menjadi “Bancakan” pemotongan oleh koordinator warga dengan alih-alih sebagai jasa pengurusan administrasi pendaftaran pelaku UMKM, seperti yang ungkapkan beberapa warga Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto,

“Semua warga yang mendapatkan bantuan, setelah ambil dari BRI diminta oleh koordinatornya Rp600 ribu, dengan alasan untuk uang pengurusan pendaftaran, bahkan jika dikasi Rp500 ribu marah-marah, namanya Romli koordinatornya, rumahnya ada di Kalidilem, kan tidak masuk akal dengan nilai potongan Rp 600 ribu, mereka (penerima bantuan BPUM) harus memberikan uang jasa kepada pihak tertentu yang mengatasnamakan kolektif pengurusan pengajuan UMKM”, Ungkap warga yang identitasnya enggan dimediakan, Kamis, (16/09/21)



banner 300250

Ditempat terpisah juga salah seorang warga yang namanya tidak mau disebutkan, Ia berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajanh, melakukan cross cek lapangan, untuk mengetahui apa yang terjadi, kalau ada oknum dari mana saja, siapapun, yang sengaja memanfaatkan untuk kepentingannya secara pribadi agar ditindak tegas,

“ya saya berharap dari kalangan Pemkab Lumajang, dan Intansi terkait, bahkan penegak hukum mengusut tuntas dalang dibalik persoalan ini dan diproses, sebab ini sudah merugikan masyarakat pelaku UMKM”, Ujarnya

Sedangkan Romli yang disebut-sebut sebagai koordinator oleh warga Desa Sukosari saat dikonfirmasi melalui telephone genggamnya, seakan-akan tidak tahu menahu persoalan pemotongan Rp600 ribu tersebut dan terkesan mengelak

“Saya tidak tahu persoalan itu” Tutur Romli, Jum’at, (17/09/21)

Disinggung, terkait keterangan dari warga setempat yang katanya jenengan yang memotong bantuan tersebut berarti tidak benar, dengan tidak kooperatif Romli “Bungkam”

Menyikapi hal tersebut salah seorang pria yang akrab dipanggi Decky juga dari Organisasi Masyarakat LSM Laskar Nusantara (Lanusa) menyuarakan kegetolannya, terkait dugaan pemotongan BPUM pihaknya mengatakan,
“Sudah bukan rahasia lagi ada pemotongan Rp200 bahkan lebih, dalam setiap pencarian bantuan UMK/BPUM, dirinya juga mencurigai praktik pemotongan dana itu terjadi di semua desa di wilayah Kabupaten Lumajang dengan dalih pemotongan uang jasa dari komitmen awal antara calon penerima bantuan dan oknum warga yang menjadi koordinator bantuan. karena warga memanfaatkan tenaga koordinator untuk mengakses bantuan tersebut. Mulai dari mengurus SKU (Surat Keterangan Usaha) sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan, hingga membantu proses pencarian”,Tutur Decky Ketua Umum LSM LANUSA

Lebih jauh, pria asli kelahiran kota Lumajang ini, dirinya sudah berkoordinasi dengan anggota untuk melakukan investigasi kelapangan, monitoring terkait dugaan pemotongan UMKM/BPUM tersebut, bahkan pihaknya sudah berkordinasi tim dan Biro-Biro Hukum Lumajang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan anggota maupun dengan Biro-Biro Hukum di Lumajang, saat ini kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti penunjang, sesegera mungkin kami akan melaporkan ke pihak berwajib,”Pungkasnya.  (fjrb)

banner 300250

banner 300250

banner 300250

WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2)
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1)
IMG-20211013-WA0008
WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(1)(1)(2) WhatsApp Image 2021-10-16 at 01.27.47(2)(1) IMG-20211013-WA0008


No Slide Found In Slider.

News Feed