oleh

Ayah Ishak Yusuf Minta Pembahasan APBA 2021 Jangan Molor

Aceh, harianmerdekapost.com – Ayah Ishak Yusuf meminta Lembaga Legeslatif dan Eksekutif dapat menghentikan kekisruhan yang sedang terjadi agar tidak menghilangkan Lex Specialis (Kekhususan) Aceh.

Legeslatif dan eksekutif seharusnya tidak mempertontonkan politik yang tidak sehat, sehingga demokrasi terkesan mati suri di Bumi Serambi Mekkah.

“Seharusnya kedua lembaga ini dapat memberikan contoh politik yang baik kepada masyarakat. Bukan malah mempertontonkan sesuatu yang tidak sehat,” ungkap Ayah Ishak Yusuf, yang juga menjabat Ketua Koordinator wilayah KSBSI Aceh, Minggu 4 Oktober 2020.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi antara Plt Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) jangan sampai berimbas kepada molornya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.

“Jika APBA 2021 molor dan di Pergubkan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, maka pasar ekonomi Aceh akan semakin terpuruk. Disisi lain, dampak yang ditimbulkan adalah jadwal pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 mendatang,” ujarnya.

Dengan kekhususan yang dimiliki Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tahun 2006, jangan sampai Pilkada Aceh akan tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan karena adanya permasalahan ini.

“Jika hal itu terjadi, maka yang akan disalahkan adalah legeslatif dan eksekutif, karena dianggap lemah dalam mempertahankan kewenangan dan kekhususan yang dimiliki Aceh,” tegas Ayah Ishak.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI turun langsung ke Aceh dan duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya, untuk membahas persoalan yang terjadi serta mencari solusi terbaik bagi penyelesaian perseteruan antara eksekutif dan legeslatif.

“Dengan hadirnya Pemerintah Pusat dan DPR RI ke Aceh, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga tidak merugikan masyarakat,” pinta Ayah Ishak.

Selain itu, ia juga menambahkan, pelaksanaan Pilkada di Aceh tidak akan lama lagi. Jangan sampai dengan adanya permasalahan ini, hak konstitusi masyarakat untuk memilih pemimpin Aceh yang baru turut terkena imbas dari permasalahan tersebut.

Ayah Ishak Yusuf kembali mengingatkan Ketua Partai politik, DPRA, dan Plt Gubernur Aceh, bahwa perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Namun yang harus diingat adalah, jangan sampai kegaduhan ini menghilangkan Lex Specialis di Aceh begitu saja,” tutupnya.(wardi)

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed