oleh

Aliansi Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Menggugat

Bojonegoro,harianmerdekapost.com-Bagaimana kabar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960? Sudah 60 tahun petani kecil dan tunakisma terlunta-lunta menunggu Reforma Agraria dijalankan, untuk menata ulang penguasaan tanah dan distribusi aset yang timpang. Tentu saja bagi-bagi tanah (bukan sertifikat) yang hingga kini justru dikuasai oleh Negara sendiri; yang berwujud Perhutani. Ialah penguasa tanah Jawa, total luasan lahan yang dikelola lebih dari 2,4 juta hektar; bayangkan itu hampir sekitar 20 persen dari daratan Pulau Jawa. Sedang ada banyak kawasan desa yang berada di dalam maupun di sekitar hutan, yang jumlahnya kisaran 20 persen dari jumlah desa di Jawa.

Petani di kawasan hutan dipaksa untuk memproduksi pangan, tanaman dan kayu tertentu oleh Perhutani. Di wilayah Bojonegoro sendiri, hutan negara seluas 95.800 hektar dikelola oleh Perhutani; atau 40 persen dari total luasan wilayah Bojonegoro seluruhnya. Dan dibagi empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yakni KPH Bojonegoro, Padangan, Parengan, dan Cepu (BPS Bojonegoro). Lha terus, timpangnya di mana? Ambil contoh KPH Parengan, yang menguasai 17.633 hektar lahan tapi hanya memiliki 297 karyawan. Kalau dikelola sendiri 1 karyawan harus mengolah 60 hektar lahan. Maka hal itu tak mungkin kecuali dengan menghisap tenaga buruh tani yang tinggal di sekitar hutan.

Selain itu, Perhutani berkepentingan dalam proyek Insfratuktur, Investasi, dan Perkebunan Luas. Seperti dibangunnya Jalur Lintas Selatan Jawa, lalu investor korporasi tambang oleh Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL) dan Pertamina, serta perkebunan tebu oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X di kawasan Bojonegoro. Maka selanjutnya akan banyak lagi perampasan tanah di kawasan Bojonegoro, terutama terkait dengan wacana Kawasan Industri di wilayah selatan; yang meliputi Kec. Temayang, Sugihwaras, dan Kedungadem (Raperda RTRW 2020-2040), serta rencana Jalan Tol yang melewati jalur Solo Valley (Perpres No. 18 tahun 2019, Raperda RDTR 2020-2040).

Belum lagi nanti dibarengi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam, yang sebetulnya sudah kerap terjadi di Bojonegoro; meski tak ada yang tahu. Laporan KontraS, di sepanjang tahun 1998-2008 Polisi Hutan (Polhut) Perhutani telah menembak 30 masyarakat pinggir hutan, dan 69 korban lainnya dipukuli serta disiksa. Salah satunya di tahun 2008, Polhut menembak petani secara brutal di sungai Alas Sekidang, Sinderan Mbareng, Kec. Sugihwaras. Akibatnya, 2 petani harus gugur dan 30 petani lainnya dianiaya ketika sedang mencari kayu bakar. Kemudian ketika Humpuss Patragas menguasai Blok Cepu tahun 1998, melibatkan Koramil Kalitidu dalam pembebasan lahan di Desa Mojodelik dan Gayam. Mereka memaksa masyarakat untuk menyerahkan tanahnya dengan penuh intimidasi dan kriminalisasi, di mana jika ada yang menolak akan mudah di-PKI-kan.

Kesemuanya ini akan diperparah lagi, dengan akan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja/Omnibus Law. Di tengah situasi Pandemi Covid 19 yang kian tak terkendali oleh kebijakan-kebijakan Neolib, DPR RI justru terus melanjutkan pembahasan Omnibus Law yang hingga hari ini sudah mencapai 90 persen dan wacananya akan sah di bulan September 2020 ini (detik.com). Betapa ambisinya para wakil rakyat untuk memberi karpet merah kepada investor dengan dalih membuka lapangan kerja, tapi sebenarnya menumbalkan tanah-tanah dan ruang hidup rakyat.

Indonesia adalah negara dunia ke tiga, yang posisinya sebagai pemasok bahan mentah (batu bara, minyak dan gas) dan sekaligus sebagai pangsa pasar oleh negara-negara kapitalis maju. Kemudian dibuatlah regulasi macam Omnibus Law untuk memuluskannya, dalam menyediakan tanah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan buruh yang murah.

Bagaimana nasib kaum tani? Omnibus ternyata menghianati UUD Pasal 33 Ayat 3 dan UUPA 1960. Di mana negara yang semula hanya ‘menguasai’ bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat banyak; bisa menjadi ‘memiliki’ dengan Hak Pengelolaan (HPL) dalam Pasal 129 RUU Cipta Kerja. Di mana HPL, bisa berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan HP Investasi, juga bisa diberikan kepada Instansi Pemerintahan, BUMN, korporasi dan perkebunan swasta.

HGU diberikan sampai jangka 90 tahun sejak permohonan awal, dan lalu dihapusnya kewajiban dan sanksi bagi perkebunan (Merubah 16 UU Perkebunan). Seperti hilangnya status ‘tanah terlantar’ bagi konsesi perkebunan luas. Sehingga akan menghambat agenda Reforma Agraria (RA), di mana seharusnya tanah terlantar perkebunan menjadi objek prioritas RA. Kemudian adanya Bank Tanah (BT), mirisnya BT berada di atas HPL. Maka klaim-klaim tanah negara akan mudah di-HPL-kan dengan dalih pengadaan lahan, seperti Kolonial Belanda dulu dengan sistem domein veklaring, demi kepentingan pembangunan insfratuktur dan kawasan industri.

Kemudian Omnibus juga akan menghapus UU tentang Perlindungan Lahan Pertaninan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini akan mengancam penyusutan lahan besar-besaran, untuk pembangunan Jalan Tol, Industri, serta tambang Minyak dan Gas. Seperti halnya rencana Tol Bojonegoro dan rencana ekspansi tambang migas di Pad C Pertamina di Trucuk, setelah Pad A dan Pad B di lapangan Sukowati, lalu adanya titik baru di Blok Nona (Bojonegoro-Lamongan-Jombang).
Padahal sebelum ada Omnibus saja, sudah banyak terjadi penyusutan lahan pertanian, sekitar 0,25 hektar per menit lahan hilang dan 1 rumah tangga petani terlempar dari pertanian ke non-pertanian (2003-2013). Data Kementrian Pertanian, luas bahan baku sawah baik irigasi maupun non-irigasi mengalami penyusutan rata-rata 650 hektar per tahun.

Susutnya lahan tentu beriringan dengan susutnya jumlah kaum tani (depeasantization). Masyarakat Bojonegoro akan kehilangan Rumah Tangga Petani (RTP) dalam dua dekade ke depan. Di mana RTP di usia 45-54 berjumlah 76.933 RTP dan sisa 17.226 RTP dalam usia 25-34 tahun, maka jika dibandingkan antara generasi tua dan generasi muda adalah4 : 1 atau empat banding satu (BPS Bojonegoro, 2018). Mereka banyak beralih ke sektor non pertanian karena tidak terjaminnya hak atas tanah, biaya produksi yang tinggi tapi harga jual anjlok. Sehingga memilih untuk merantau keluar kota atau bahkan menjadi TKI.

Menyoal petani, juga tak lepas dari masalah pupuk kimia bersubsidi. Di mana kebijakan ini mulai diterapkan sejak Orde Baru dengan Revolusi Hijau-nya, awalnya memang sempat swasembada pangan tapi kemudian hasilnya merosot kembali dengan terjadinya degradasi tanah, hama, dan bencana ekologis berupa banjir dan kekeringan. Dan sampai hari ini, kaum tani sudah kadung lanjur tergantung pada pupuk kimia yang disubsidi. Namun apa? Alokasi pupuk menurun terus tiap tahun, kuota tahun 2019 yang semula 9,5 juta ton (senilai 29,6 triliyun), menjadi 7,94 juta ton (26,6 triliyun) pada 2020. Jatim sendiri di tahun 2019 dapat kuota 2,78 juta ton, menjadi 2,26 juta ton di tahun 2020. Maka Kabupaten Bojonegoro tahun ini sendiri berkurang hingga lebih dari 53 persen daripada tahun lalu (beritabojonegoro.com).

Proyeksi tahun 2021, dalam RAPBN pemerintah akan mengurangi subsidi pupuk lagi hanya senilai 23-24 triliyun, tapi dengan penambahan alokasi pupuk sebesar 9,2 juta ton. Konsekuensi logisnya harga pupuk akan naik Rp 400-500 per kilonya setiap jenis pupuk (Urea, ZA, Phonska, SP 36, Organik). Dan pemerintah rasanya akan menyiapkan pupuk non-subsidi di kios-kios pupuk (sekarang saja sudah ada, berupa pupuk NPK) agar jika petani kekurangan pupuk subsidi bisa beralih ke non subsidi, dengan harga Rp. 5000-6000 per kilogram.

Nah, seiring dengan itu, Kementerian Pertanian mulai menggalakkan Kartu Tani di seantero Jawa, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi. Dalihnya agar subsidi pupuk tepat sasaran berdasarkan luasan lahan. Tapi ada tiga Bank BUMN yang diajak kerjasama, yakni BRI, Mandiri, dan BNI. Di mana seluruh transaksi pembelian pupuk melalui elektronik dan harus mengisi uangnya dulu di Bank. Maka pihak yang paling diuntungkan adalah Bank, karena mempermudah mengumpulkan uang dari petani.

Lalu bagaimana dengan petani hutan? Yang tak bebas lagi beli pupuk subsidi. Mereka harus menjadi bagian dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dulu jika ingin dapat Kartu Tani, dan bisa dipastikan tidak semua lahan garapan yang diajukan mendapatkan ijin; karena menyesuauikan dengan rencana perhutani. Jadi secara politik, Kartu Tani memperkuat kedudukan Perhutani dan LMDH sebagai kepanjangan tangan Perhutani.
Dan bagaimana dengan petani pedesaan yang menggarap lahan sewa? Tentu saja mereka tak dapat alokasi pupuk, karena yang menjadi acuan adalah luasan lahan pertanian. Seharusnya Petani Hutan maupun Petani Penyewa yang benar-benar bergelut dengan tanah untuk mengolahnya, dijadikan klaster sendiri sebagai Petani Produsen dalam klasifikasi alokasi pupuk subsidi.

Maka kebijakan Kartu Tani dinilai tak menjawab soal jurang ketimpangan kepemilikan tanah. Apalagi di Bojonegoro ada yang namanya Kartu Petani Mandiri (KPM), membuat pelaksaannya jadi lebih runyam, tumpang tindih; bahkan dirasa tebang pilih. Ini justru akan menimbulkan konflik sosial yang memudarkan solidaritas kolektif kaum tani. Karena sekali lagi, kaum tani adalah kaum yang menghidupi manusia sejagat raya ini; namun nasibnya tak semulia peranaannya. Banyak mengalami konflik agraria hingga meregang nyawanya, harus kehilangan tanah garapannya demi investasi, harus tercemar air dan tanahnya akibatnya dari limbah-limbah industri.

Dari sini, tak ada alasan dari lagi bagi Pemerintah untuk mengelak dari problem-problem struktural yang kian menindas kaum tani dan segenap rakyat. Maka kami atas nama Aliansi Bojonegoro Menggugat, menuntut :

1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan sekaligus Gagalkan Omnibus Law.
2. Hentikan Perampasan Tanah Rakyat Bojonegoro.
3. Berikan Subsidi Pupuk Sepenuhnya Kepada Petani Produsen.
4. Hentikan Konflik Agraria dan Kriminalisasi Petani di Bojonegoro.

Bojonegoro, 24 September 2020 (HMP/red)

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed