Aktifitas Tambang Pasir Ilegal Diduga Ada “Main Mata” dengan Pemkab Lumajang 

banner 300250

Harianmerdekapost.com, Lumajang.Jawa Timur – Pertambangan pasir ilegal baru baru ini mendapat perhatian khusus Kepolisian Resort Lumajang, Dalam operasi tersebut ada beberapa alat berat yang di amankan antara lain Exavator 3 unit, truk 3 unit , 1 mesin sedot pasir serta 1 unit pick up yang di duga untuk angkut BBM bersubsidi. Barang bukti tersebut diamankan di Polsek Sumber Suko.

Aktifitas tambang ilegal yang di lakukan oleh warga tersebut bukan berarti Pemerintah Daerah Lumajang tidak mengetahui aktifitas tersebut, khususnya Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Pemkab Lumajang ,Teguh Widjayono.

Berawal dari adanya Surat Perintah Tugas nomor 620/ 8800/ 427.56 / 2022. untuk pembuatan dan perbaikan jalan lintas tambang serta normalisasi sungai di aliran sungai regoyo. Surat tersebut  diperintahkan kepada Initial AR,  isi surat tersebut memerintahkan kepada paguyuban pemilik ijin tambang dan paguyuban Armada angkutan tambang yang berada di 3 wilayah desa antara lain Desa bago, Desa Gondoruso dan Desa Bades, pelaksanaan jalan tersebut sepanjang 8750 meter yang di laksanakan selama 30 hari mulai tanggal 09 Juni 2022 sampai 09 Juli 2022, dengan berjalannya pelaksanaan tersebut AR sebagai ketua pelaksana melakukan pertambangan pasir untuk di jual, sedangkan surat tugas tersebut hanya melakukan perbaikan dan normalisasi sungai , AR dalam hal ini sebagai pelaksana bukan dari Salah satu pemilik ijin tambang di 3 wilayah tersebut.

Aliansi Masyarakat Pecinta Lingkungan (AMPEL) Lumajang Arsyad Subekti, menyoroti dan angkat bicara bahwa apa yang di lakukan oleh Kepolisian resort Lumajang harus di apresiasi karena selama ini aktifitas Tambang ilegal semakin marak di Kabupaten Lumajang. Tambang pasir ilegal yang di lakukan oleh Oknum ketua paguyuban tersebut adalah salah satu penyalahgunaan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemkab Lumajang dan berharap untuk pelaku di tindak sesuai aturan yang berlaku.

“Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi Kepolisian resort lumajang serta mengharapkan untuk segera di lakukan proses hukumnya. Karena selama adanya Satgas tambang, pelaku tambang ilegal masih belum ada yang di lakukan di jadikan tersangka serta membuat efek jera kepada pelaku tambang ilegal “, tegasnya

Lanjut Arsyad “, Terkait adanya penyalahgunaan surat perintah tugas pelaksanaan pembuatan jalan tambang dan normalisasi sungai dari asisten ekonomi dan pembangunan pemkab lumajang kepada oknum ketua paguyuban untuk di segerakan di tinjau ulang, karena dalam hal ini setelah adanya surat tugas terbit ada dugaan minimnya pengawasan dari pemkab Lumajang, kami berharap jangan sampai dengan cara cara seperti ini untuk melegalkan yang ilegal dengan alasan perut, karena surat tersebut bisa leluasa melakukan aktifitas penambangan ilegal menggunakan alat berat. Dalam hal ini Selanjutnya untuk segera di tindak sesuai dengan aturan pengelolaan pertambangan yang diatur dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, tambangnya

Sementara itu Teguh Widjayono, Asisten Ekonomi dan pembangunan pemkab lumajang selaku pemberi perintah Surat tugas saat di konfirmasi awak media memilih bungkam sampai berita ini di turunkan .(AN)

banner 300250