oleh

6 TAHUN LALU,DIDUGA BERMASALAH PELEPASAN HAK MASYARAKAT DAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TANPA KANTONGI PERSETUJUAN PEMILIK LAHAN

-Berita, Nasional-3.221 views
banner 300250

HarianMerdekapost.com,-Pontianak-
Proses pelaksananaan pembangunan yang baik dan benar itu adalah mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang berdasaŕkan aturan hukum,Saat awak media mewawancarai Kepada Edi Ashari, SH.senin 18/7/2022.

Edi Ashari, Seperti nya proses dalam pelaksanaannya yang tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang memiliki lahan, lokasi yang akan dibuat atau terkena pembangunan proyek, maupun jalan oleh Pemerintah, Itu harus ada sosialisasi, kesepakatan dan harus adanya surat pelepasan hak dari masyarakat pemilik lahan agar terpenuhi secara administrasi.

Kronologisnya, terkait pembangunan yang diduga sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan,lahan harus dibebaskan dan pelepasan hak dari masyarakat kepada pemerintah atau Instansi terkait harus terpenuhi.

Dalam hal ini sepertinya yang terjadi dugaan kasus Proyek Pembangunan Jalan di tahun 2016,Di kota pontianak Kalimantan Barat yang lokasi lahan tersebut milik masyarakat Kota Pontianak Jalan KH, Wahid Hasyim Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, ini terkena proyek pembangunan jalan di tahun 2016.

Pada saat itu Walikota Pontianak,H. Sutarmidji,SH.M.Hum, dan Selaku Kepala Dinas PU nya,Ir.Ismail, Kepala bidang Bina Marga H.Sukri ST.MT, Kasi Bina Marganya Mansyur,ST.MT.serta Kontraktor Pelaksana Proyek Ya’kub,itu berdasarkan SK Walikota Pontianak,tahun 2016

Proyek pembangunan jalan ini dari tahun 2016, hingga saat ini tahun 2022 tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada administrasi maupun MOU pelepasan hak dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Hal tersebut menurutnya oknum Pejabat Pemerintah Kota Pontianak, telah melakukan pelanggaran hukum dalam hal dugaan ini melakukan penyerobotan, perampasan hak masyarakat,Katanya.

Edi Ashari SH, bahwa terkait lokasi lahan miliknya yang terkena pembangunan proyek jalan oleh Pemerintah Kota Pontianak itu memang belum ada hitam diatas putih, semua yang berkaitan tentang lahan ini, saya sangat keberatan.

Menurutnya Pejabat Pemerintah Kota Pontianak sudah sèharusnya bekerja mengacu kepada peraturan pemerintah(PP).No.19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyediaan tanah pembangunan untuk pasilitas umum serta mencarikan solusi dan jalan keluarnya memberikan konpensasi atas lahan yang terkena proyek pemerintah,ucap Edi.

Terkait administrasi lahan, Edi Ashari,SH mengatakan, bahwa lokasi lahan tanah hak miliknya (HM) itu sudah ada surat- surat lengkap dan sudah dimohonkan sertifikatnya di kantah ATR/BPN kota pontianak tahun 2012, sudah ada peta bidang tanah yang dikeluarkan Kantah ATR/BPN kota pontianak tahun 2014, bahkan sudah ada putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2013-2014.
Perihal adanya pihak lain,keuskupan àgung /Rs,Antonius,mengklaim bahwa lahan tanah tersebut miliknya, edi menegaskan sudah ada putusan pengadilan yang amaŕ putusannya menyatakan bahwamenolak semua data dan dokumen milik keuskupan agung/Rs.Antonius,hanya copy dari copy tidak ada dokumen asli atau tidak ada dokumen otentik,yang menyatakan kepemilikan yang sah.
Dalam hal ini, seharusnya pemerintah kota pontianak membantu proses terkait(SHM)Sertififikat hak milik, Edi ashari yang sudah diajukan di Kantah ATR/BPN Kota pontianak dan harusnya tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut,tegas edi ashari,SH.

(TIM,HMP).